Not known Factual Statements About agus joko pramono
Not known Factual Statements About agus joko pramono
Blog Article
Karena tugas KPK untuk fokus pada substantial profile cases. Sedangkan Polri fokus pada lower profile cases yang juga merata terjadi di mana-mana.
Personalize your reading practical experience by adjusting the textual content sizing to smaller, medium, or big—come across what’s most comfortable to suit your needs.
This "Cited by" count involves citations to the next articles in Scholar. The ones marked * might be diverse within the posting in the profile.
Meski nama-nama yang lolos seleksi pernah aktif di lembaga pemerintahan, sejumlah pihak khawatir nama hasil seleksi tidak membawa lembaga antirasuah maupun upaya pemberantasan korupsi membaik dan membawa kepentingan.
Terlepas dari hal tersebut, aktifnya Pramono berkomunikasi dengan mantan gubernur Jakarta juga dia jadikan sebagai bekal menghadapi debat perdana esok hari.
Namun, ditengah krisis tersebut, AHY mampu keluar dan berhasil mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat dengan menjaga soliditas inner dan kecepatan serta ketepatan dalam mengambil langkah dan keputusan.[28]
Dia pun siap melaporkan temuan ini bila memang PPATK tidak sanggup. Namun ya itu tadi, buktinya harus kuat.
Impacts of loved ones entities on environmental disclosure: Examining the mediating job of earnings administration and board independence
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu click here wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Typically, the requests are from legislation enforcement officials followed up from BPK’s investigation or their very own investigation,” Pramono highlighted.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
“The PDI-P permitted Agus's nomination as he had vowed to maintain the TNI neutral,“ Tubagus claimed, noting that selecting a sole nominee was Jokowi’s prerogative and that his nomination of Agus was in keeping with the prevailing legislation.